Latar Belakang

Penelitian terhadap buruh atau pekerja di Indonesia mayoritas memfokuskan pada mereka yang terlibat dalam aktivitas produksi di daratan, terutama dengan munculnya isu digitalisasi. Dalam konteks ini, perhatian khusus diberikan kepada pekerja di sektor startup dan platform yang beroperasi dalam ruang virtual dan fisik di daratan, yang terlibat dalam proses akumulasi kapital. Namun, penting untuk diakui bahwa pekerja yang bekerja di sektor maritim, terutama perikanan, juga menghadapi eksploitasi yang signifikan. Analisis yang komprehensif dan terperinci mengenai mode produksi industri perikanan dan kondisi kerja mereka menjadi penting untuk memahami secara penuh spektrum eksploitasi pekerja perikanan, baik awak kapal perikanan (AKP) dan buruh Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Indonesia. 

Campling & Colás (2021) menjelaskan lebih dalam bahwa kapitalisme, terutama versi industri dari sistem tersebut, memperkuat hubungan antara daratan dan laut. Hal ini terjadi melalui proses integrasi laut dalam ekonomi kapitalis, memperlebar jangkauan komoditas yang berasal dari laut, dan mengupayakan penyatuan standar geofisik dan geopolitik antara darat dan laut. Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa pengaruh kapitalisme industri bukan hanya memperluas sektor ekonomi ke area maritim, tetapi juga membentuk pemahaman baru tentang bagaimana elemen geo-fisik dan ekonomi global saling berinteraksi (Campling & Colás, 2021).

Dalam industri perikanan yang dikelola dengan cara kapitalis, sering kali pekerja berhadapan dengan kondisi rentan/precarious. Kondisi kerja yang berbahaya, praktik perbudakan modern, dan ketidaksetaraan dalam akses ke sumber daya dan kesempatan ekonomi menegaskan kembali eksploitasi pekerja perikanan sebagai fondasi dari operasi kapitalis dalam industri ini (e.g. Greenpeace & SBMI, 2021; Palmer et al., 2023; Vandergeest & Marschke, 2020; Yea et al., 2023). 

Di Indonesia, misalnya, melalui sistem pengupahan bagi hasil, pemilik kapal dan perusahaan cenderung menggunakan sistem seperti tersebut untuk mengontrol dan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari pekerjaan para AKP. Walaupun sistem bagi hasil seharusnya membagi keuntungan secara adil, pada kenyataannya sering kali malah digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemilik atas pekerja mereka (e.g. Jones et al., 2018; Mochtar et al., 2023). Dalam industri pengolahan ikan, hubungan kerja yang sering tidak jelas atau tidak pasti menjadikan kondisi pekerja di UPI juga sangat rentan. Pada kasus sengketa antara pekerja UPI dan PT Maya Muncar, misalnya, perusahaan tidak mengubah status kerja menjadi karyawan tetap lantaran para pekerja dianggap sebagai pekerja musiman (Hardum, 2016). Kondisi kerja di UPI pun tidak kalah eksploitatif dengan AKP. Oxfam Internasional dan Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia (2018) melaporkan bahwa para pekerja perempuan di pemasok udang di Indonesia harus mengupas sampai 19 kg udang setiap jam dalam shift kerja mereka hanya untuk mendapatkan upah minimum. 

Di tingkat global, penekanan pada profit maksimal sering kali mengorbankan hak dan kesejahteraan pekerja, memicu perlawanan dan gerakan keadilan sosial yang menuntut reformasi kondisi kerja dan distribusi keadilan ekonomi (Havice & Campling, 2021). Namun, pada konteks Indonesia, gerakan perlawanan tidak begitu terlihat karena lemahnya representasi serikat dalam mengupayakan pengorganisasian buruh. Pada konteks AKP yang bekerja di kapal ikan berbendera Indonesia, tidak banyak serikat pekerja yang tercatat melakukan pengorganisasian dan memberikan jasa bagi para anggotanya. Di level pekerja migran, atau AKP yang bekerja di Kapal Ikan berbendera asing, serikat-serikat yang ada sering kali muncul bukan karena kebutuhan pengorganisasian namun sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi agar agen penempatan dapat mengirimkan AKP.   

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan urgensi masalah di atas, kami mengundang kontribusi untuk buku bunga rampai yang bertujuan mengeksplorasi berbagai aspek eksploitasi pekerja di sektor perikanan Indonesia, dari perspektif kapitalisme, kondisi kerja, hingga gerakan perlawanan. Kami mencari bab-bab yang menawarkan analisis mendalam, studi kasus, dan strategi perlawanan yang dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana mengatasi tantangan yang dihadapi pekerja di industri perikanan dan bagaimana membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi mereka.

Tujuan

Tujuan dari publikasi ini adalah untuk memproduksi pengetahuan tentang permasalahan buruh di laut dan peluang pengorganisasian. Selain itu, labor scholar juga akan menunjukkan bagaimana cara atau metode dalam mengkaji isu buruh di laut.

Manfaat

Publikasi ini dapat digunakan sebagai pemicu kajian-kajian buruh dalam industri perikanan dan buruh laut lainnya. Kajian ini juga bermanfaat dalam memberikan stimulan gerakan-gerakan buruh di laut yang selama ini kurang diperhatikan oleh para labor scholar, baik secara akademik maupun publik. Selain itu, labor scholar juga berharap agar publikasi ini menjadi acuan dalam proses advokasi permasalahan isu buruh di sektor perikanan. 

 

Cakupan Tema Tulisan:

1. Kapitalisme dan Eksploitasi di Sektor Perikanan: Analisis kritis tentang bagaimana kapitalisme mempengaruhi industri perikanan, dengan fokus pada hubungan antara daratan dan laut dalam konteks ekonomi global. Tema ini juga termasuk tulisan terkait dengan teori dan perspektif dalam memandang isu perburuhan di sektor perikanan. 
2. Politik-Ekonomi Industri Perikanan Tangkap: untuk menyelidiki struktur ekonomi dan politik yang mendasari industri perikanan tangkap, termasuk analisis tentang kepemilikan modal, karakter bisnis, serta alat dan moda produksi. Kajian ini akan mempertimbangkan bagaimana metode pendisiplinan dan intensifikasi produksi mempengaruhi kondisi kerja dan reproduksi sosial pekerja perikanan. Melalui tema ini, kontributor dapat mengungkap dinamika kekuatan dalam industri perikanan tangkap dan dampaknya terhadap pekerja.
3. Kondisi Kerja pada Kapal Ikan dan Unit Pengolahan Ikan (UPI): Analisis mendalam tentang kondisi kerja aktual di kapal ikan komersial dan pabrik UPI, termasuk jam kerja, keselamatan kerja, dan risiko kesehatan yang dihadapi buruh. Selain itu, tema ini juga akan mendalami bagaimana praktik-praktik eksploitasi dalam konteks ini mempengaruhi hak asasi manusia buruh perikanan. Analisis ini akan mencakup, namun tidak terbatas pada, isu-isu seperti perlakuan tidak adil, pekerjaan paksa, dan kondisi hidup di kapal yang tidak memenuhi standar. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap eksploitasi dan mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan dan hak-hak buruh perikanan
4. Penggunaan Tenaga Kerja Migran di Kapal Ikan Komersial: Analisis mengenai alasan dan kondisi kerja khusus dari tenaga kerja migran di kapal ikan komersial, termasuk isu-isu legal dan sosial yang dihadapi
5. Regulasi Internasional dan Perlindungan Hukum bagi Buruh Kapal Ikan Komersial: Evaluasi tentang bagaimana regulasi internasional seperti Konvensi Kerja Maritim (MLC) dan Konvensi Kerja Perikanan (C188) diterapkan dan efektivitasnya dalam melindungi buruh kapal ikan komersial.
6. Peran Serikat Buruh dan Organisasi Sipil dalam Melindungi Buruh Kapal Ikan Komersial: Studi kasus tentang bagaimana serikat buruh dan organisasi sipil berperan dalam mengadvokasi dan melindungi hak-hak buruh kapal ikan komersial. Analisis juga termasuk kasus sukses atau tantangan dalam pengorganisasian buruh kapal ikan komersial, termasuk strategi dan pelajaran yang bisa dipetik.
7. Ekologi dan Pekerja Perikanan: Dengan fokus pada hubungan antara ekologi dan kondisi kerja, tema ini akan mengeksplorasi dampak dari perampasan lahan atau laut terhadap pekerja perikanan. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan eksploitasi ekologis mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan dalam sektor perikanan. Kajian ini akan mencari untuk memahami bagaimana perubahan lingkungan dan praktik perikanan berkelanjutan dapat mempengaruhi eksploitasi pekerja
8. Ruang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Sektor Perikanan: Tema ini akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dan diterapkan dalam konteks buruh kapal ikan, dengan fokus pada ketimpangan akses terhadap keadilan dan pemenuhan norma kerja. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah dalam perangkat hukum yang ada dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja, serta meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian perselisihan

Ketentuan Penulisan:

1. Abstrak Panjang 500-800 kata, memuat: kontribusi tulisan Anda secara teoritis dan/atau praksis, rencana kerangka penulisan, dan temuan awal/hipotesis
2. Panjang naskah antara 4.500 – 6.000 kata (khusus bagi abstrak yang terpilih)
3. Pengutipan naskah menggunakan catatan perut dengan Style APA 7. Anda disarankan menggunakan aplikasi pengutipan seperti Zotero atau EndNote
4. Font menggunakan Calibri (Body) dengan ukuran 12 dan spasi 1.15.
5. Abstrak yang terpilih dapat mengirimkan tulisan ke laborscholars@gmail.com dengan subjek “Naskah Buku Buruh Perikanan_nama penulis” dalam bentuk Word dan dengan turut melampirkan CV penulis.

Time Line Penulisan:

• 26 Februari – 25 April 2024: Pengiriman Abstrak
• 30 April: Pengumuman abstrak terpilih
• 1 Mei – 1 Agustus 2024: Penulisan naskah secara lengkap (khusus bagi abstrak yang terpilih)
• 2 Agustus – 22 Agustus 2024: Proses review tulisan, pemberian masukan, dan perbaikan naskah
• 23 Agustus – 30 September 2024: Penyuntingan, Tata Letak, dan Proofread
• Akhir Oktober 2024: Launching Buku.

Tim Redaksi

• Benni Yusriza Hasbiyalloh, Paramadina Southeast Asia Peace and Diplomacy Laboratory
• Miftachul Choir, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia
• Dios Lumban Gaol, Serikat Buruh Migran Indonesia
• Felicia Nugroho, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia
• Faisal Fadilla Noorikhsan, Departement of Political Science, Universitas Siliwangi
• Yusy Widarahesty, Departement of International Relations, Universitas Al Azhar Indonesia & Visiting Researcher at The Institute of International Relations and Area Studies, Ritsumeikan University

Penutup

Mengkaji sektor perburuhan yang jarang dibahas memang menjadi tantangan tersendiri. Demikian juga dengan pekerja buruh pangan dan industri perikanan. Buruh-buruh yang harus bekerja dalam ruang tertutup dan sulit diakses oleh publik seperti di dalam kapal dan dikelilingi lautan kerap kali mengalami eksploitasi dan perlindungan yang rendah. Namun, dengan adanya kegiatan ini diharapkan isu perburuhan yang selama ini kurang dilirik dengan berbagai oleh para labor scholar dapat menjadi salah satu sektor yang diarusutamakan sebagaimana buruh-buruh di daratan. Dengan demikian, kajian ini dapat menjadi benih dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di lautan. 

Referensi

Campling, L., & Colás, A. (2021). Capitalism and the Sea: The Maritime Factor in the Making of the Modern World. Verso.

Greenpeace & SBMI. (2021). Forced Labour at Sea: The Case of Indonesian Migrant Fisher. https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/44492/forced-labour-at-sea-the-case-of-indonesian-migrant-fisher/

Hardum, S. (2016). Menaker Panggil Pimpinan PT Maya Muncar. beritasatu.com. https://www.beritasatu.com/ekonomi/368046/menaker-panggil-pimpinan-pt-maya-muncar

Havice, E., & Campling, L. (2021). Industrial Fisheries and Oceanic Accumulation. In A. Akram-Lodhi, K. Dietz, B. Engels, & B. McKay (Eds.), Handbook of Critical Agrarian Studies. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788972468.00053

Jones, S., King, J., & Edwards, N. (2018). Human-Trafficking Prevention is not “Sexy”: Impact of the Rescue Industry on Thailand NGO Programs and the Need for a Human Rights Approach. Journal of Human Trafficking, 4(3), 231–255. https://doi.org/10.1080/23322705.2017.1355161

Mochtar, M., Suhufan, M., Nugroho, F., & Choir, M. (2023). The Precarity at the Sea: The Experience of the Domestic Fishery Vessel Workers in Indonesia | Journal of Human Rights and Peace Studies. Journal of Human Rights and Peace Studies, 9(3), 158–185.

Oxfam Internasional & Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia. (2018). Tanggung Jawab Supermarket Terhadap Hak-Hak Pekerja di Rantai Pasok: Tantangan yang belum Selesai Dalam Rantai Pasok Pangan Laut dan Desakan Bagi Supermarket untuk Melakukan Upaya Lebih. Oxfam GB.

Palmer, W., Ford, M., & Hasbiyalloh, B. (2023). Regulating Recruitment and Contracting of Migrant Fishers from Indonesia. Asian and Pacific Migration Journal, 32(3), 452–474. https://doi.org/10.1177/01171968231210760

Vandergeest, P., & Marschke, M. (2020). Modern Slavery and Freedom: Exploring Contradictions through Labour Scandals in the Thai Fisheries. Antipode, 52(1), 291–315. https://doi.org/10.1111/anti.12575

Yea, S., Stringer, C., & Palmer, W. (2023). Funnels of Unfreedom: Time-Spaces of Recruitment and (Im)Mobility in the Trajectories of Trafficked Migrant Fishers. Annals of the American Association of Geographers, 113(1), 291–306. https://doi.org/10.1080/24694452.2022.2084016